Entri Populer

Wikipedia

Hasil penelusuran

My Video

Loading...

Senin, 04 Februari 2013

Kaidah Hukum


Kaidah Hukum sebagai Kaidah Sosial
Kaidah adalah himpunan petunjuk (pedoman) hidup yang berisi perintah-perintah, larangan-larangan, asas-asas, anjuran-anjuran dan kebolehan untuk mengatur tingkah laku manusia yang harus ditaati dan apabila tidak ditaati (dilanggar) akan menimbulkan sanksi.
1.       Perintah dalam kaidah adalah keharusan bagi setiap orang untuk melaksanakan suatu perbuatan tertentu yang akibatnya dipandang baik.
Contohnya dalam KUHP Pasal 164 :
“Barangsiapa mengetahui adanya permufakatan jahat maka diwajibkan untuk dilaporkan kepada kepolisian atau calon korban.”
Jika tidak dilakukan maka sanksi hukuman penjara 1,4 tahun.
2.       Larangan dalam kaidah adalah keharusan bagi setiap orang untuk tidak melakukan suatu perbuatan tertentu karena akibatnya dipandang tidak baik.
3.       Asas dalam kaidah adalah ketentuan yang dijadikan pedoman dalam menerapkan sesuatu.
Contohnya Asas Trias Politika yang diciptakan oleh Montesquieu.
Asas tidak berupa larangan atau perintah. Asas legalitas adalah asas yang menerangkan bahwa sesorang tidak boleh diadili karena pada saat melakukan kejahatan belum ada hukumnya.
4.       Anjuran adalah saran untuk kebaikan. Dilakukan hasilnya baik, jika tidak dilakukan hasilnya bisa baik juga bisa tidak baik. Contohnya : sedekah.
5.       Kebolehan adalah sesuatu yang diperbolehkan sepanjang memenuhi syarat-syarat tertentu.
Contoh : pernikahan, demonstrasi massa.

Pengertian kaidah Hukum
Kaidah Hukum adalah himpunan petunjuk (pedoman) hidup yang berisi perintah-perintah, larangan-larangan, asas-asas, dan kebolehan yang dibuat oleh badan-badan resmi Negara dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat yang jika dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata.
1.       Perintah
KUHP Pasal 164, 165, 531, 596 dan KUH Perdata Pasal 1365
v  Pasal 165 :
“Barangsiapa mengetahui ada seseorang yang berniat jahat maka diwajibkan melaporkan kepada aparat kepolisian atau pihak yang terancam”
Ancaman hukumannya 9 bulan Penjara.
v  Pasal 531 :
“Barangsiapa yang mengetahui ada seseorang yang menghadapi maut maka diwajibkan memberikan pertolongan asal dengan pertolongan tersebut tidak ada bahaya bagi dirinya dan orang lain.”
Ancaman hukuman 3 bulan penjara.
v  KUH Perdata Pasal 1365
“Barangsiapa menimbulkan kerugian bagi orang lain maka diwajibkan mengganti sebesar kerugian yang ditimbulkan.
2.       Larangan
v  Pasal 362 KUHP
“Barangsiapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dilakukan melawan hukum, dengan maksud miliknya dibawah penguasaannya.”
Ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.
v  Pasal 346 KUHP
Larangan melakukan aborsi / pengguguran” ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara
v  Pasal 285 KUHP
Larangan melakukan pemerkosaan dengan ancaman. Hukuman maksimal 12 tahun penjara.
v  Pasal 311 (1) KUHP
Larangan melakukan fitnah. Hukuman maksimal 4 tahun.
v  Pasal 284
Larangan melakukan perzinahan. Hukuman maksimal 9 bulan.

Cicero : “Hukum berlaku jika manusia hidup bermasyarakat”

3.       Asas
v  Asas legalitas / Pasal 1 ayat (1) KUHP
asas yang menerangkan bahwa sesorang tidak boleh diadili karena pada saat melakukan kejahatan belum ada hukumnya. Artinya hokum tidak boleh berlaku surut / ke belakang.
v  Asas Nebis in idem / Pasal 76 KUHP
Seseorang tidak boleh ditintut 2 kali dalam perkara yang sama yang telah divonis hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
Recidive = perbuatan ; Recidivis = orangnya
v  Asas Pacta Sunt Servanda / pasal 1368 KUH Perdata
Janji itu mengikat kepada para pihak yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan iktikad yang baik.
v  Asas Presumption of Innocence / pasal 8 UU. No 14 /1970
Orang harus dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang memutus bersalah dan memiliki kekuatan hukum yang tetap.

4.       Kebolehan
v  UU No. 9 tahun 1998 tentang Menyampaikan pendapat di muka umum.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar